Merdeka.com - Tim Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menyediakan rekening Gotong Royong untuk masyarakat yang ingin mendukung Jokowi-JK di pilpres 2014. Melalui rekening tersebut, masyarakat diundang untuk turut menyumbang demi kerja-kerja pemenangan.
"Dukungan yang diberikan rakyat tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong, namun sebagai kepedulian rakyat terhadap masa depan bangsa dan negaranya bersama Jokowi-JK," kata Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, Kamis (29/5).
Menurutnya, untuk masyarakat yang hendak berpartisipasi ada beberapa rekening yang dibuka. Yakni, pertama rekening BRI KC Mal Ambasador nomor 1223-01-000172-30-9 atas nama Joko Widodo/Jusuf Kalla.
Kedua, rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan nomor 070-00-0909096-5 atas nama Joko Widodo/Jusuf Kalla M. Ketiga, rekening BCA KCP Mega Kuningan nomor 5015.500015 atas nama Joko Widodo/HM Jusuf Kalla .
Hasto memastikan sumbangan dari masyarakat yang terkumpul dalam rekening gotong royong tersebut transparan. Pihaknya sudah menugaskan aktivis anti korupsi Teten Masduki untuk mengawasinya.
Untuk audit dananya, pasangan Jokowi-JK telah menunjuk akuntan publik Anwar, Sugiharto dan rekan (Member of DFK International). Hasto menjelaskan, dengan pembukaan rekening gotong royong tersebut, Tim Jokowi-JK memulai tradisi baru untuk meningkatkan transparansi dana kampanye Pilpres.
Hal itu penting, selain untuk memenuhi ketentuan UU Pilpres dan Peraturan KPU, juga dimaksudkan untuk menjadikan laporan dana kampanye sebagai bagian dari dokumen publik dan ukuran akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
"Sebagai bentuk transparansi, maka bendahara tim kampanye juga akan dibantu oleh Teten Masduki yang dikenal track recordnya di dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.
Hasto melanjutkan, dengan adanya tradisi baru terhadap penggalangan dana kampanye yang dilakukan secara terbuka itu, maka spirit yang dibangun adalah kesukarelaan karena keyakinan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK.
"Upaya ini sekaligus membedakan dengan pasangan lain, yang lebih memilih mobilisasi dana-dana kampanye melalui cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi publik. Dengan demikian kemungkinan masuknya kelompok kepentingan menjadi lebih besar," tutupnya.
"Dukungan yang diberikan rakyat tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong, namun sebagai kepedulian rakyat terhadap masa depan bangsa dan negaranya bersama Jokowi-JK," kata Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, Kamis (29/5).
Menurutnya, untuk masyarakat yang hendak berpartisipasi ada beberapa rekening yang dibuka. Yakni, pertama rekening BRI KC Mal Ambasador nomor 1223-01-000172-30-9 atas nama Joko Widodo/Jusuf Kalla.
Kedua, rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan nomor 070-00-0909096-5 atas nama Joko Widodo/Jusuf Kalla M. Ketiga, rekening BCA KCP Mega Kuningan nomor 5015.500015 atas nama Joko Widodo/HM Jusuf Kalla .
Hasto memastikan sumbangan dari masyarakat yang terkumpul dalam rekening gotong royong tersebut transparan. Pihaknya sudah menugaskan aktivis anti korupsi Teten Masduki untuk mengawasinya.
Untuk audit dananya, pasangan Jokowi-JK telah menunjuk akuntan publik Anwar, Sugiharto dan rekan (Member of DFK International). Hasto menjelaskan, dengan pembukaan rekening gotong royong tersebut, Tim Jokowi-JK memulai tradisi baru untuk meningkatkan transparansi dana kampanye Pilpres.
Hal itu penting, selain untuk memenuhi ketentuan UU Pilpres dan Peraturan KPU, juga dimaksudkan untuk menjadikan laporan dana kampanye sebagai bagian dari dokumen publik dan ukuran akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
"Sebagai bentuk transparansi, maka bendahara tim kampanye juga akan dibantu oleh Teten Masduki yang dikenal track recordnya di dalam pemberantasan korupsi," jelasnya.
Hasto melanjutkan, dengan adanya tradisi baru terhadap penggalangan dana kampanye yang dilakukan secara terbuka itu, maka spirit yang dibangun adalah kesukarelaan karena keyakinan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK.
"Upaya ini sekaligus membedakan dengan pasangan lain, yang lebih memilih mobilisasi dana-dana kampanye melalui cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi publik. Dengan demikian kemungkinan masuknya kelompok kepentingan menjadi lebih besar," tutupnya.
No comments:
Post a Comment