Lansia Ingin Gratis Naik Transjakarta? Begini Caranya

Kompas.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat.

Rasionalisasi PNS Ancam 1 Juta Pegawai Kementerian/Lembaga

Yuddy Chrisnandi

Cnnindonesia.com - Pemerintah Indonesia mencanangkan program rasionalisasi sebagai salah satu bentuk dari reformasi birokrasi di tubuh kementerian dan lembaga. Rencananya rasionalisasi tersebut akan mengarah pada sekitar satu juta pegawai negeri sipil yang bekerja di kementerian dan lembaga.

Presiden Kritik Proses Mengurus STNK yang Tidak Efisien

Kompas.com - Presiden Joko Widodo mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.

Izin Pemakaman Bisa Diurus Lewat Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)

Kompas.com - Warga yang hendak mengurus pemakaman tak perlu lagi harus mendatangi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan maupun kecamatan. Soalnya, Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) sudah bisa diurus lewat layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB).

Kabar Gembira! Kini Buat E-KTP Bisa di Kelurahan Mana Pun

Kompas.com - Kabar bahagia untuk masyarakat Jakarta. Kini, warga Ibu Kota dapat membuat atau memperpanjang e-KTP di tiap-tiap kelurahan mana saja yang berada di Jakarta, tidak tergantung domisili. Program tersebut berlangsung mulai hari ini, Selasa (21/4/2015).

"Dulu kalau mau perpanjang atau buat harus berdasarkan domisili, sekarang bisa buat di kelurahan mana saja," ujar Asisten Pembangunan (Aspem) Pemprov DKI Jakarta Bambang Sugiono saat mengunjungi Kelurahan Krukut, Jakarta Barat, Selasa pagi.

Bambang juga menyatakan, pembuatan e-KTP ini tidak dipungut biaya alias gratis. Para petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tiap kelurahan diminta menyampaikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

Bambang mengungkapkan, program tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam pembuatan e-KTP. Warga cukup datang saja ke kantor kelurahan terdekat untuk membuat e-KTP.

Syeh Utaman (34), warga Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sudah mencoba sistem baru ini. Dia mengunjungi Kelurahan Cakung, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, untuk membuat e-KTP. Syeh hanya mengumpulkan data yang lengkap. Proses pembuatan pun tak terkendala. Hanya sehari, pria berusia 34 tahun ini sudah memiliki e-KTP baru.

"Saya kebetulan berada di sini (Krukut). Saya buat e-KTP di Kelurahan Krukut. Saya memang lagi kerja di daerah sini, makanya enggak sempat bikin di dekat rumah," ujar Syeh saat berbincang santai dengan Wartakotalive.com.

BPJS Tambah Kerja Sama dengan Rumah Sakit di Jakarta Selatan

Kompas.com - Jumlah rumah sakit di Jakarta Selatan yang memberi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan bertambah dalam waktu dekat.

"Sekarang ini sedang dalam tahap negosiasi dengan tiga rumah sakit di Jakarta Selatan," kata Kepala Cabang BPJS Wilayah Jakarta Selatan Beno Herman, Senin (13/10/2014).

Tiga rumah sakit yang akan menerima pasien yang memiliki kartu BPJS adalah Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Mayapada, dan Rumah Sakit Siloam. "Tahun 2015 nanti, mudah-mudahan RSUD Pasar Minggu juga sudah bisa menerima pasien BPJS," ujarnya.

Sampai saat ini, Beno menambahkan, di Jakarta Selatan baru ada sembilan rumah sakit dan dua rumah sakit hemodialisis (HD) yang melayani masyarakat berkartu BPJS, antara lain RS Fatmawati, RS Cilandak, RS Suyoto, RS Setia Mitra, Jakarta Kidney Center, RS Agung, RS Zahira, RS Sespima, RS Agung, RS Aulia, dan RS Budi Jaya.

Penambahan jumlah rumah sakit di Jakarta yang bekerja sama dengan BPJS ini bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan kesehatan masyarakat di Jakarta Selatan. Sampai saat ini, dari tiga juta total penduduk di wilayah Jakarta Selatan, setidaknya sudah 65 persen yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

"Sekitar 1,7 juta warga sudah memiliki kartu BPJS. Baik Mandiri maupun non-Mandiri," katanya. "Setiap harinya, BPJS Jakarta Selatan menerima 300-500 pendaftar baru."

KAI Luncurkan Aplikasi Pemesanan Tiket di Android, BB, dan iPhone

Kompas.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali meluncurkan aplikasi pemesanan tiket via online dengan tambahan aplikasi di ponsel Android, IOS, dan ponsel lain. Sebelumnya, calon penumpang dapat memesan tiket secara online di www.kereta-api.co.id atau melalui aplikasi ponsel BlackBerry "Paditrain".

Aplikasi yang bernama KAI Access tersebut dapat diunduh secara gratis di Playstore, BlackBerry Application Word, dan App Store. Aplikasi ini diluncurkan demi memudahkan pengguna jasa kereta api dalam memesan tiket KA jarak jauh.

"Jadi, tidak usah dua kali datang ke stasiun. Ini memudahkan pengguna," kata Direktur Komersial PT KAI, Bambang Eko Martono, dalam acara peluncuran aplikasi KAI Access di lobi selatan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014).

Dalam aplikasi itu, mereka menawarkan berbagai fitur, di antaranya Booking Ticket, Schedule, Booking Check, History, Profile, News, Maps, dan About.

"Aplikasi ini memudahkan user untuk melakukan pemesanan tiket dan juga memperoleh informasi seputar jadwal dan rute kereta api," ujar Bambang.

Cara mengaktifkannya pun mudah. Calon penumpang baru yang belum memiliki akun di KAI Access dapat melakukan registrasi dan memasukkan identitas diri, seperti nama, identitas lengkap, nomor ponsel, e-mail, dan password.

Nomor ponsel dan e-mail bertujuan untuk melakukan verifikasi apakah aplikasi tersebut sudah benar diunduh dengan identitas yang didaftarkan. Apabila verifikasi telah berhasil maka aplikasi langsung dapat digunakan.

"Dengan mengunduh aplikasi KAI Access di handphone menjadikan loket serasa di genggaman, seperti slogan KAI 'Beli tiket semudah update status'," tulis KAI dalam keterangannya.

Imigrasi Jaksel Buka 'Cabang' Pelayanan Paspor di Ciputat dan Cilandak

Detik.com - Imigrasi Jakarta Selatan (Jaksel) akan membuka 'cabang' pembuatan paspor di Ciputat dan Cilandak. Dua lokasi ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan pemohon paspor di Kantor Imigrasi Jaksel yang selalu penuh.

"Terkait berupa pelayanan paspor kita akan menyediakan Unit Layanan Paspor (ULP) wilayah I dan wilayah II," kata Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi Heriyanto kepada detikcom, Senin (16/12/2013).

ULP wilayah I akan melakukan soft opening pelayanan pemberian paspor pada 18 Desember 2013. Layanan ini berlokasi di Jl Ciputat Raya No 27 RT 005/ RW 006, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kapasitas pelayanan di lokasi ini sebanyak 120 permohonan paspor per harinya. Nomor kontak untuk ULP wilayah I adalah (021) 7650719 – (021) 7650715.

"Diharapkan warga Jakarta Selatan yang berada di sekitar ULP wilayah I tersebut dapat mempersingkat waktu proses permohonan paspornya dengan mengunjungi tempat tersebut," katanya.

Sedangkan untuk ULP Wilayah II akan dibuka pada 23 Desember mendatang. Kapasistas layanan di kantor yang ada di Jl Karang Tengah Blok B/I Nomor 8 H, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, adalah 70 permohonan paspor per hari. Nomor kontak untuk ULP wilayah II adalah (021) 29237049.

"Kita juga berharap warga bisa memanfaatkan kantor layanan ini," katanya.

Heriyanto mengatakan, pembukaan dua ULP ini merupakan terobosan baru yang dilakukan untuk mendekatkan agar mudah mendapatkan pelayanan paspor. Rencananya ULP ini juga akan dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia.

"Setelah melalui evaluasi diharapkan ULP tidak saja dapat dikembangkan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan namun juga dapat dikembangkan di kantor Imigrasi lainnya," katanya.

Heriyanto mengatakan biaya penerbitan paspor di ULP tersebut sama dengan biaya penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. "Standar pelayanan dan harga penerbitan paspor sama, sesuai dengan ketentuan pemerintah," katanya.

Ramai-ramai KJS, Apa Sih INA-CBG's Itu?

Kompas.com - Mendadak, INA-CBG' s menjadi deretan aksara yang kerap muncul di pemberitaan media massa, terutama menyusul ramainya pro-kontra masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS). Apakah INA-CBG's itu?

Kepanjangan dari deretan huruf tersebut adalah Indonesia Case Base Groups. Gara-gara INA-CBG's ini, 16 rumah sakit sempat menyatakan berniat mundur dari KJS, salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, apa sebenarnya INA-CBG's?

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, INA-CBG's adalah sebuah sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. KJS menerapkan sistem pembayaran ini untuk pelayanan baru kesehatan bagi warga Jakarta.

Untuk lebih gamblang, sebuah contoh dipaparkan Dien. Misalnya, seorang pasien menderita demam berdarah. Dengan demikian, sistem INA-CBG's sudah "menghitung" layanan apa saja yang akan diterima pasien tersebut, berikut pengobatannya, sampai dinyatakan sembuh.

"Paket" layanan kesehatan yang didapat pasien merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan. Di dalamnya mencakup jenis obat dan kelas perawatan bila harus menjalani rawat inap.

"Sistem ini sangat efisien sehingga ada standar mutu pelayanan yang seragam bagi warga se-Jakarta," kata Dien kepada wartawan di sela-sela pembagian KJS, Selasa (28/5/2013). Dia pun mengatakan, konsep INA-CBG's disusun Kementerian Kesehatan, dan program KJS menjadi semacam pilot project penerapannya.

Rencananya, imbuh Dien, sistem pembayaran ini akan diterapkan di seluruh Indonesia pada 2014. Syaratnya, itu bila "uji coba" di Jakarta dinyatakan berhasil.

Berbeda dengan program jaminan kesehatan yang pernah ada sebelumnya, kata Dien, INA-CBG's dapat dikontrol dengan lebih baik. Perbedaan paling mendasar adalah ada atau tidaknya standar layanan kesehatan. "Dulu, klaim yang diajukan rumah sakit tidak terkontrol. Model paket pelayanan esensial rumah sakit itu seolah-olah tidak ada batasan klaim pasien hingga berpengaruh di pelayanan yang bervariasi atau tidak merata," papar dia.

Dengan sistem sebelumnya, lanjut Dien, rumah sakit juga punya kemungkinan memberikan obat yang terlalu mahal, sementara ada obat lebih murah dengan kemanjuran serupa. Sistem INA-CBG's, kata dia, mengantisipasi hal-hal semacam itu terus terjadi. "INA-CBG's, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sesuai standar, dan yang paling penting tak mengejar profit semata."

Ini Wujud Asli STNK Sementara

Detik.com - Terhitung sejak bulan April 2013, kepolisian mengeluarkan STNK sementara. Ketentuan ini berlaku maksimal 6 bulan sejak dikeluarkan. Seperti apa STNK sementara ini?

Biasanya ketika kita membayar pajak tahunan/STNK, ada dua lembar kertas, yang satu STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ.

Nah untuk STNK sementara, yang baru inihanya terlampir SKPD baru (Surat Ketetapan Pajak Daerah), dan di balik SKPD tersebut hanya terdapat cap resmi kepolisian berikut tanggal pembuatan STNK.

Untuk diketahui, Kepolisian hanya mengeluarkan STNK sementara bagi pemilik kendaraan yang memperpanjang pajak kendaraan bermotor 5 tahun, sementara pemilik kendaraan yang memperpanjang pajak kendaraan bermotor 1 tahun tetap mendapat STNK plus SKPD baru.

"Kalau perpanjang pajak 5 tahun pelat nomor kendaraan dapat, tapi kalau STNK-nya menyusul. Ini berlaku selama 6 bulan," kata Pusat Informasi Samsat Tangerang, Isa kepada detikOto.

Seperti diberitakan sebelumnya, kepolisian terpaksa mengeluarkan STNK sementara karena kertas material STNK dan BPKB kosong.

Korps Lantas (Korlantas) Polri menjelaskan terkait permasalah tersebut karena ada masalah.

"Hal ini semata-mata karena pertama untuk kehati-hatian, jadi kita tahu bersama bahwa pada peristiwa lalu ada masalah. Oleh sebab itu Korlantas harus melakukan perhitungan yang lebih teliti atas dasar kehati-hatian dan ketelitian yang lebih tinggi dengan konsultan yang kompeten," kata Kabid Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Korlantas Polri, Kombes Sam Budi Gustian beberapa waktu lalu.

Nih Prosedur Mutasi Surat Izin Mengemudi Beda Daerah

Otomotifnet.com - Perkap Kapolri tentang perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara tidak langsung berdampak kepada karyawan yang tugasnya berpindah-pindah dalam waktu lama. Misalnya sebulan di Kalimantan, dua bulan di Jakarta, atau kota lainnya.

Susah meluangkan waktu untuk mengajukan perpanjangan SIM. Tapi kalau masih memungkinkan bisa melakukan mutasi SIM. Sebab untuk mengajukan permohonan SIM baru tentu akan jadi lebih merepotkan lagi.

“Pengajuan mutasi sangat dimungkinkan. Prosesnya hampir sama dengan mutasi STNK. Ada proses mutasi keluar dan mutasi masuk. Mutasi keluar melakukan proses pencabutan berkas SIM di daerah asalnya. Lalu dilanjutkan dengan mutasi masuk di daerah yang dituju. Prosesnya sama seperti melakukan pendaftaran pengajuan perpanjangan SIM,” terang Kombes. Rikwanto, SH. Kabag Humas Polda Metro Jaya.

Untuk mengajukan mutasi keluar daerah, pemohon yang mengajukan pencabutan berkas SIM dan pengantar dari Kasubbag SIM wilayah asal, juga harus melampirkan SIM dan KTP asli.

Berkas pencabutan SIM dan surat pengantar dari Kasubbag SIM daerah asal harus dilampirkan dalam surat pemohonan SIM di daerah yang baru. Yaitu dengan proses mutasi masuk.

Guna mengajukan permohonan SIM baru, berkas yang dibawa dari daerah asal dilampirkan dalam berkas permohonan SIM. Prosesnya hampir sama dengan perpanjangan SIM.

Berkas yang sudah dibawa dilampirkan bersamaan dengan berkas perpanjangan seperti surat keterangan dokter, formulir pembayaran bank, mengisi formulir permohonan dan KTP. Semua berkas disodorkan di loket perpanjangan. Selanjutnya, tinggal mengikuti proses berikutnya.

“Berkas pencabutan SIM dan pengantar yang dibawa menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah pernah mengikuti ujian SIM, baik tertulis maupun praktik,” sebut Kombes Rikwanto.

Sehingga untuk permohonan di daerah baru tidak perlu mengikuti ujian teori dan praktik lagi. Soal biaya, berdasarkan PP No. 50 tahun 2010 untuk perpanjangan SIM yang sama dengan mutasi Rp 75.000 ditambah Rp 30.000 untuk asuransi. Sementara jika mengajukan SIM baru dikenai Rp 100.000 ditambah Rp 30.000 untuk asuransi, dengan tambahan materi ujian tertulis dan praktik, serta waktu yang pasti lebih panjang.

Tapi sayang, dalam aturan tidak tertulis biaya pencabutan berkasnya. Makanya banyak yang ragu karena takut akan biaya siluman yang membengkak.

Basuki: Dokter Keluarga Akan Dibayar dengan Sistem Kapitasi

Kompas.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, program dokter keluarga akan menggunakan melalui sistem kapitasi untuk membayar dokter tersebut. Dengan sistem ini, dokter akan dibayar per warga yang sehat, bukan per pasien yang sakit.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), PT Askes, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangukusumo, dan Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) berencana menyelenggarakan program dokter keluarga bagi masyarakat. Melalui program tersebut, setiap keluarga di Jakarta akan memiliki dokter pribadi.

"Kita akan menggunakan sistem kapitasi untuk membayar dokter keluarga. Misalnya Rp 7.000 per pasien, kalau dia bertanggung jawab untuk menangani 3.000 orang dan sehat semua, jadi kita akan bayar dia Rp 21 juta per bulan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Pemprov DKI akan membayar dokter yang bersangkutan apabila tidak ada warga yang sakit. Ia mencontohkan, apabila seorang dokter menangani 3.000 pasien dan ada 50 orang yang sakit, maka dokter justru tidak dibayar dari pengobatan yang dilakukan terhadap puluhan pasien tersebut. Dokter itu akan mendapat bayaran dari 2.950 pasien yang sehat dikalikan dengan besaran harga yang nantinya disepakati Pemprov DKI bersama PT Askes, FKUI, RSCM, PB IDI, dan PDUI.

Dengan adanya dokter yang rutin mengunjungi warga sakit, hal itu merupakan tindakan preventif terhadap penyakit. Dokter dapat pula memberitahukan pola hidup sehat kepada warga. Namun, apabila warga yang sudah mendapat tindakan preventif dari dokter tetapi tetap menjalankan pola hidup sehat, misalnya merokok, maka pasien tersebut dapat langsung diserahkan kepada aparat setempat untuk mendapat pembinaan. Basuki memberikan contoh, jika pasien sakit dan masih tetap merokok, dokter pasien itu dapat mengajukan mundur kepada Pemprov DKI.

Basuki menjelaskan bahwa sistem dokter keluarga itu akan diterapkan karena banyak warga kelas menengah yang protes terhadap pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat. Dokter keluarga ini juga akan didata per puskesmas, sehingga kalau tidak dapat ditangani secara pribadi, pasien bisa dikirim ke puskesmas.

"Makanya sistemnya seperti ini, yaitu tiap-tiap keluarga memiliki dokter keluarga. Mereka juga didata per puskesmas yang dia suka pergi. Kalau terjadi apa-apa terhadap pasien, bisa langsung dikirim ke puskesmas. Kecuali kalau kecelakaan, dia langsung dikirim ke rumah sakit. Tetapi kalau sakit biasa, pasien harus melalui puskesmas dan bisa dirujuk ke RSUD maupun RS swasta," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Hore, Warga Jakarta Dapat Asuransi Kesehatan Gratis

Detik.com - Jakarta akan menjadi pilot project untuk pelaksaan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta akan tanda tangani naskah kerjasama dengan PT Asuransi Kesehatan untuk pengadaan asuransi kesehatan bagi warga.

"Akan kita tanda tangan 1 Maret 2013. Teknisnya kita ikutin seperti BPJS, cuma uangnya nggak diserahkan ke dia (PT Askes -red), kita yang mengelola," kata Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013).

"Nanti seluruh orang Indonesia itu punya asuransi. Itu amanat UU 24/2012 tentang BPJS," sambung pria yang akrab dipanggil Ahok ini.

Uji coba program ini akan dilakukan di Jakarta dulu. Fokus uji coba untuk memastikan bahwa polis senilai Rp 23 ribu per orang per cukup sudah cukup atau sebaliknya. Memang nilainya terhitung kecil, namun itu kenaikan siginifikan dari Rp 15.500 per orang per bulan yang Kemenkeu serahkan ke PT Askes.

"Kita kan menghitungnya Rp 23 ribu. Uangnya kita yang pegang, tapi seolah-olah PT Askes yang kelola uang itu. Cukup atau tidak, nanti kita evaluasi," papar Ahok.

Ahok mengatakan, kalau nanti uji coba di Jakarta berhasil nanti di seluruh wilayah Indonesia akan berhasil pula. "Jadi sekarang tinggal menunggu Rumah Sakit Swasta apakah akan ikut berpartisipasi. Kan tau sendiri alat-alat kesehatan di Jakarta paling canggih. Intinya kita ingin mencoba," ujarnya.

Polri Janjikan 110 Cepat Melayani

Kompas.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sejak akhir Januari 2013 menghidupkan lagi nomor pusat laporan publik atau contact center 110 dengan menggandeng anak perusahaan Telkom, Infomedia. Polri mengklaim layanan ini bakal melayani dengan cepat semua laporan yang masuk ke 110.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Oegroseno mengatakan, laporan masyarakat ke 110 akan diketahui oleh sistem yang dimiliki Telkom dan Infomedia. Dalam 24 jam, Petugas Infomedia di tingkat 1 contact center akan menerima semua pengaduan dan informasi dari masyarakat dalam waktu kurang dari 20 detik.

"Petugas akan meneruskan laporan kepada Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resort (Polres) terdekat dari lokasi pelapor," katanya. Ia melanjutkan, polisi yang bertugas akan sampai di lokasi pelapor sekitar 5 sampai 10 menit.

Rencananya, contact center 110 akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. "Ada 465 polres yang di-cover oleh sistem 110," lanjut Oegroseno. Selain telepon, Polri dan Infomedia menjanjikan 110 akan bisa dihubungi melalui SMS, email, fax dan media sosial.

Publik dapat memberikan informasi, saran, pengaduan hingga tindakan kriminal yang menggangu ketertiban dan keamanan termasuk ancaman dan penghinaan. Laporan yang sifatnya sangat penting akan mendapat konfirmasi dari petugas tingkat 2 dan sistem 110.

Menurut Arman Hazairin, Contact Center & Outsourcing Services Director Infomedia, hingga pertengahan 2013 ada 18 ribu telepon per hari yang masuk ke 110. Namun, hanya ada 101 laporan per hari. 96 persen dari jumlah itu merupakan pengaduan, 1 persen ancaman, 2 persen permintaan, dan 1 persen penghinaan.

Selama 24 jam, telepon yang masuk ke 110 lebih banyak berasal dari telepon seluler sebesar 73%, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) 21 persen, dan sambungan lokal (dari Jakarta) sebesar 7 persen.

Berdasarkan kategori, 30 persen laporan yang masuk ke 110 adalah tindak kriminalitas, 19 persen info lalu lintas, dan kecelakaan 18 persen. Meski demikian, Arman mengakui, contact center 110 masih sering menerima telepon iseng dan salah sambung.

Contact center 110 merupakan layanan bebas pulsa. Namun, bebas pulsa ini baru berlaku untuk pengguna jaringan telekomunikasi grup Telkom, meliputi pesawat telepon rumah tangga Telkom, telepon sululer Telkomsel dan Flexi. Di kemudian hari contact center 110 akan digratiskan juga untuk pelanggan dari operator telekomunikasi lain di luar grup Telkom.

Basuki: Sistem "Online" di Kelurahan Tiga Bulan Lagi

Kompas.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, pihaknya terus menggenjot kinerja seluruh awaknya. Ia bertekad, dalam waktu tiga bulan ke depan, semua kelurahan telah siap terhubung dengan perangkat teknologi online.

Fasilitas online itu sengaja dibangun untuk memulai era baru. Semua urusan birokrasi dapat diproses melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan ini, kesulitan masyarakat saat mengurus surat-surat seperti surat izin, surat IMB, KTP, atau lainnya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih transparan.

"Jadi, sampai kantor lurah pun sudah ada fiber optic. Itu akan kita selesaikan dalam waktu tiga bulan ini," kata Basuki saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Lebih jauh, Basuki juga sangat yakin sistem tersebut telah dapat menyentuh seluruh kecamatan, minimal pada enam bulan ke depan. Tak hanya itu, ia juga berjanji seluruh kantor pemerintahan DKI, termasuk kantor-kantor dinas, dapat memiliki sistem serupa di waktu yang tak berjauhan.

Pembangunan jaringan online ini terkait dengan rencana penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu mulai tahun depan. Dengan sistem ini, warga di seluruh DKI dapat melakukan proses birokrasi melalui kantor-kantor perangkat daerah, seperti kantor lurah, kantor camat, ataupun kantor wali kota.

Bila menguasai teknologi, warga dapat melakukan input data tanpa perlu ke kantor, sedangkan masyarakat yang tidak menguasai teknologi akan dibantu oleh petugas di kantor-kantor tersebut. Hal ini lebih praktis karena pengurusan surat di semua kantor perangkat daerah nantinya akan lebih sederhana.

Saat ditanya mengenai akan banyaknya pegawai yang kehilangan pekerjaan, Basuki menjawab kebijakan ini tak berkaitan dengan hal tersebut. Menurutnya, sistem pelayanan satu pintu sengaja digelontorkan untuk merampingkan organisasi dan bukan untuk menutup ruang kerja orang lain.

"Pemda kan bukan buat menampung orang. Orang enggak mau kerja di Pemda juga kok kalau saja ada tempat usaha lain. Sekarang saja iklim usahanya susah, semua orang ingin jadi pegawai negeri karena ada jaminan," ujarnya.

Asyik, Kini Sudah Bisa Pesan Tiket di www.kereta-api.co.id

Detik.com - PT. Kereta Api Indonesia meluncurkan Layanan Internet Reservation di Main Atrium Gandaria City, Jakarta Selatan. Layanan baru bertujuan memudahkan calon penumpang untuk memesan tiket kereta api.

"Internet Reservation adalah layanan baru pemesanan dan pembelian tiket kereta api yang bisa diakses lewat www.kereta-api.co.id ," kata Direktur Komersial PT. KAI, Sulistyo Wimbo Hardjito dalam konprensi pers, Jumat (3/8/2012).

Wimbo menjelaskan, setelah log in ke situs tersebut, calon penumpang harus mengisi data diri, lalu pilih jadwal kereta api yang sesuai keinginan. Setelah itu pelanggan akan mendapatkan kode booking yang dapat di bayar melalui ATM (Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, BII, CIMB Niaga, NISP, Panin, BPR-KS, BPD DIY), Mini market Alfa mart, BCA Klik Pay, atau menggunakan kartu kredit Visa/Master Card.

Penerapan sistem tiketing PT.KAI yang berbasi web bernama Rail Ticket System (RTS) membuat pelanggan tidak lagi harus ke loket stasiun. "Jadi di manapun dan kapanpun dapat melakukan reservasi tiket kereta api," ujar wimbo.

Lelaki berbatik coklat ini juga menambahkan bahwa layanan ini untuk sementara hanya melayani pemebelian tiket kelas komersial saja.

"Untuk sementara hanya melayani kelas komersial yaitu kelasd eksekutif, Bisnis, dan Ekonomi AC di wilayah Jawa, Sumatra Utara dan Selatan," imbuhnya.

Wimbo berharap dengan launchingnya Internet Reservation ini PT.KAI tidak kalah lagi dari calo. Dan bisa membuat PT. Kereta Api jauh lebih modern.

Periksa Status Paspor Bisa Lewat SMS

Kompas.com - Masyarakat yang membuat paspor di Kantor Imigrasi Bogor, Jawa Barat, bisa memeriksa tahapan paspor mereka melalui layanan pesan singkat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu datang untuk mengecek paspor.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Bogor Bambang Catur Puspitowarno di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/2/2012).

Menurut dia, pemohon paspor bisa mengirim pesan singkat ke nomor 081383337774 dengan mengetik PASPOR lalu spasi disambung mengetik nomor permohonan paspor.

Secara otomatis pemohon akan mendapat pesan singkat balasan berupa nama pemohon dan status paspor, misalnya sedang scan tanda tangan atau foto.

Menurut Bambang, biasanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan paspor baru empat hari setelah foto. Khusus untuk perpanjangan paspor, kata dia, untuk paspor yang dikeluarkan September 2008, cukup datang dengan membawa KTP, kartu keluarga, dan paspor lama.

"Kalau dulu harus seperti permohonan paspor baru. Di Bogor rata-rata dalam sehari ada 100-150 pemohon paspor, tetapi bisa lebih jika masuk masa peak liburan," katanya.