Kompas.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, program dokter keluarga akan menggunakan melalui sistem kapitasi untuk membayar dokter tersebut. Dengan sistem ini, dokter akan dibayar per warga yang sehat, bukan per pasien yang sakit.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), PT Askes, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangukusumo, dan Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) berencana menyelenggarakan program dokter keluarga bagi masyarakat. Melalui program tersebut, setiap keluarga di Jakarta akan memiliki dokter pribadi.
"Kita akan menggunakan sistem kapitasi untuk membayar dokter keluarga. Misalnya Rp 7.000 per pasien, kalau dia bertanggung jawab untuk menangani 3.000 orang dan sehat semua, jadi kita akan bayar dia Rp 21 juta per bulan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Pemprov DKI akan membayar dokter yang bersangkutan apabila tidak ada warga yang sakit. Ia mencontohkan, apabila seorang dokter menangani 3.000 pasien dan ada 50 orang yang sakit, maka dokter justru tidak dibayar dari pengobatan yang dilakukan terhadap puluhan pasien tersebut. Dokter itu akan mendapat bayaran dari 2.950 pasien yang sehat dikalikan dengan besaran harga yang nantinya disepakati Pemprov DKI bersama PT Askes, FKUI, RSCM, PB IDI, dan PDUI.
Dengan adanya dokter yang rutin mengunjungi warga sakit, hal itu merupakan tindakan preventif terhadap penyakit. Dokter dapat pula memberitahukan pola hidup sehat kepada warga. Namun, apabila warga yang sudah mendapat tindakan preventif dari dokter tetapi tetap menjalankan pola hidup sehat, misalnya merokok, maka pasien tersebut dapat langsung diserahkan kepada aparat setempat untuk mendapat pembinaan. Basuki memberikan contoh, jika pasien sakit dan masih tetap merokok, dokter pasien itu dapat mengajukan mundur kepada Pemprov DKI.
Basuki menjelaskan bahwa sistem dokter keluarga itu akan diterapkan karena banyak warga kelas menengah yang protes terhadap pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat. Dokter keluarga ini juga akan didata per puskesmas, sehingga kalau tidak dapat ditangani secara pribadi, pasien bisa dikirim ke puskesmas.
"Makanya sistemnya seperti ini, yaitu tiap-tiap keluarga memiliki dokter keluarga. Mereka juga didata per puskesmas yang dia suka pergi. Kalau terjadi apa-apa terhadap pasien, bisa langsung dikirim ke puskesmas. Kecuali kalau kecelakaan, dia langsung dikirim ke rumah sakit. Tetapi kalau sakit biasa, pasien harus melalui puskesmas dan bisa dirujuk ke RSUD maupun RS swasta," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), PT Askes, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangukusumo, dan Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) berencana menyelenggarakan program dokter keluarga bagi masyarakat. Melalui program tersebut, setiap keluarga di Jakarta akan memiliki dokter pribadi.
"Kita akan menggunakan sistem kapitasi untuk membayar dokter keluarga. Misalnya Rp 7.000 per pasien, kalau dia bertanggung jawab untuk menangani 3.000 orang dan sehat semua, jadi kita akan bayar dia Rp 21 juta per bulan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Pemprov DKI akan membayar dokter yang bersangkutan apabila tidak ada warga yang sakit. Ia mencontohkan, apabila seorang dokter menangani 3.000 pasien dan ada 50 orang yang sakit, maka dokter justru tidak dibayar dari pengobatan yang dilakukan terhadap puluhan pasien tersebut. Dokter itu akan mendapat bayaran dari 2.950 pasien yang sehat dikalikan dengan besaran harga yang nantinya disepakati Pemprov DKI bersama PT Askes, FKUI, RSCM, PB IDI, dan PDUI.
Dengan adanya dokter yang rutin mengunjungi warga sakit, hal itu merupakan tindakan preventif terhadap penyakit. Dokter dapat pula memberitahukan pola hidup sehat kepada warga. Namun, apabila warga yang sudah mendapat tindakan preventif dari dokter tetapi tetap menjalankan pola hidup sehat, misalnya merokok, maka pasien tersebut dapat langsung diserahkan kepada aparat setempat untuk mendapat pembinaan. Basuki memberikan contoh, jika pasien sakit dan masih tetap merokok, dokter pasien itu dapat mengajukan mundur kepada Pemprov DKI.
Basuki menjelaskan bahwa sistem dokter keluarga itu akan diterapkan karena banyak warga kelas menengah yang protes terhadap pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat. Dokter keluarga ini juga akan didata per puskesmas, sehingga kalau tidak dapat ditangani secara pribadi, pasien bisa dikirim ke puskesmas.
"Makanya sistemnya seperti ini, yaitu tiap-tiap keluarga memiliki dokter keluarga. Mereka juga didata per puskesmas yang dia suka pergi. Kalau terjadi apa-apa terhadap pasien, bisa langsung dikirim ke puskesmas. Kecuali kalau kecelakaan, dia langsung dikirim ke rumah sakit. Tetapi kalau sakit biasa, pasien harus melalui puskesmas dan bisa dirujuk ke RSUD maupun RS swasta," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
No comments:
Post a Comment